MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Jalan Jend. Sudirman No. 315, Pekanbaru, Riau, Telp (0761) 21523 Fax. 21523, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • "SELAMAT DATANG"

    Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru

    Lebih Lanjut

  • KETERBUKAAN INFORMASI

    Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.

    Lebih Lanjut

  • LAPORKAN PENGADUAN!!!

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Peradilan di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id

    Buka SIWAS

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu

    Meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian dan penyerahan/pengiriman produk pelayanan Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

    Lebih Lanjut

  • LAYDAP
    (LAYANAN DATA PERKARA)

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • "ZONA INTEGRITAS"

    Pembangunan Zona Integritas MenujU Wilayah Bebas Korupsi (WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

    Lebih Lanjut

  • "Index Kepuasan Masyarakan dan Indek Persepsi Korupsi"

    HASIL SURVEY INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY INDEK PERSEPSI KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2020

    Lebih Lanjut

  • "Hubungi Kami"

    Silahkan hubungi kami untuk konsultasi dan bantuan hukum

    Lebih Lanjut

  • Bantuan Hukum

    Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

    Lebih Lanjut

Berita Terkini

Kamis, 13 Januari 2022 11:45

Pekanbaru, 13 Januari 2022. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Roki Panjaitan, S.H. mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru...

Selasa, 11 Januari 2022 11:34

Pekanbaru, 11 Januari 2022. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Roki Panjaitan, S.H bersama Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris serta...

Rabu, 05 Januari 2022 17:45

Pekanbaru, 5 Januari 2022. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Bapak Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi...

Rabu, 05 Januari 2022 14:00

Pekanbaru, 5 Januari 2022. Bertempat di Royal Asnof Hotel Ruangan Supreme, Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadakan Rapat Pengurus Ikatan Hakim...

Selasa, 04 Januari 2022 05:13

Pekanbaru, 4 Januari 2022 ; Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang bertempat...

Sabtu, 01 Januari 2022 12:13

Pekanbaru, 1 Januari 2022. Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengucapkan : Selamat Tahun Baru 2022 Mari kita bersinergi bersama untuk...

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

Lampiran yang harus dipenuhi :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
  3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

A. PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA OLEH PEMOHON/ PENGGUGAT

Tahap 1

Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

Tahap 2

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada tahap (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

Tahap 3

Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

Tahap 4

Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;

Tahap 5

Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara;

Tahap 6

Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam tahap (5) bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan Panitera/Sekretaris dengan bukti kuitansi kemudian Kasir membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

Tahap 7

Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat surat keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrumen yang disampaikan oleh kasir, kemudian apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan, sedangkan anggaran pembebasan biaya perkara untuk perkara yang bersangkutan tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma (tanpa perlu menyetor biaya perkara lagi);

Tahap 8

Apabila anggaran pembebasan biaya perkara dalam perkara tersebut terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada bendahara pengeluaran pada bulan yang bersangkutan. Apabila anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah habis sedangkan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang telah memenuhi syarat masih ada, maka perkara tersebut diproses secara cuma-cuma (prodeo murni);

Tahap 9

Dalam hal tahun anggaran berakhir namun perkara yang dibebankan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut. Bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud tahap (7) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, dan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu. Apabila perkara telah diputus dengan mengabulkan gugatan, tetapi tergugat tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka dalam amar putusan dicantumkan pembebanan biaya perkara kepada tergugat, jika gugatan ditolak maka pembebanan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Tahap 10

Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka dibuat surat penetapan oleh Ketua Pengadilan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Pemohon dan arsip, maka proses perkara dilaksanakan dengan membayar panjar biaya perkara;

 

B. PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA OLEH TERGUGAT/ TERMOHON

Tahap 1

Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera/Sekretaris memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

Tahap 2

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

Tahap 3

Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

Tahap 4

Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: “Membebankan biaya perkara kepada Negara”;

Tahap 5

Ketentuan tahap (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) di atas berlaku dalam hal ini;

 

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Invalid RSS feed URL.

Selengkapnya.

Pengumuman Mahkamah Agung

Pengumuman Mahkamah Agung

Invalid RSS feed URL.

Selengkapnya.

Berita Badilum Mahkamah Agung

Pengumuman Mahkamah Agung

Invalid RSS feed URL.

Selengkapnya.

 

Pencarian Perkara

fade

TELUSURI PUTUSAN ANDA

Kemudahan Pencarian dan menemukan dokumen elektroni Putusan Perkara  Banding Anda  Secara Online Dengan Mengunjungi :  
perkara.pt-pekanbaru.go.id 

E-Court Mahkamah Agung

E-Court MAHKAMAH AGUNG RI
Pendaftaran Perkara Secara Online, Info Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang secara Elektronik dan Permohonan Banding Secara Elektronik kunjungi e-Court

 

PENGADUAN??

SAMPAIKAN/LAPORKAN PENGADUAN
Silahkan laporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Peradilan di bawahnya. laporkan melalui link siwas.mahkamahagung.go.id dan download cara pelaporan disini

PTSP Online

fade

PTSP ONLINE

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online adalah inovasi Layanan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah terintegrasi dengan seluruh jenis layanan yang ada pada PTSP untuk menjaga komitmen Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memenuhi maklumat pelayanan sesuai standard pelayanan yang telah ditetapkan. Kunjungi Kami di
https://ptsponline.pt-pekanbaru.go.id/ 

Kunjungi Sekarang

Layanan LAYDAP

fade

LAYANAN DATA PERKARA

Kemudahan Menelusuri Putusan Perkara Banding Anda  dalam genggaman Secara Online Dengan mengirimkan pesan melalui media sosial Whatsapp dan ketikkan  "info" ke nomor layanan berikut :
Smiley face+62853-5800-0101 

  • PROFIL PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
  • PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
  • PENYUMPAHAN ADVOKAT

PENYUMPAHAN ADVOKAT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran penyumpahan Advokat secara online.

PENYUMPAHAN ADVOKAT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran penyumpahan Advokat secara online.

PENYUMPAHAN ADVOKAT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran penyumpahan Advokat secara online.

PENYUMPAHAN ADVOKAT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran penyumpahan Advokat secara online.

PENYUMPAHAN ADVOKAT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran penyumpahan Advokat secara online.

Read More

Hubungi Kami

Silahkan hubungi PENGADILAN TINGGI PEKANBARU, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.

Jalan Jend. Sudirman No. 315, Pekanbaru, Riau,Indonesia
Telp. +62 761 21523
Fax. +62 761 21523
Email: admin[@]pt-pekanbaru.go.id

 

 

Wilayah Yuridiksi